Jihad Pendidikan

[aan]

Jihad Pendidikan
oleh Jaya Suprana
sumber: www.genenetto.blogspot.com

BAGI yang tidak menghayati hakiki maknanya, banyak prestasi yang
tercatat di Museum Rekor Indonesia atau Muri terkesan remeh, sepele,
bahkan janggal. Termasuk di antaranya Kabupaten Jembrana, Bali,
sebagai penerima piagam penghargaan Muri atas prestasi sebagai
kabupaten pertama yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara
cuma-cuma bagi segenap warganya.

NAMUN bagi yang mau dan mampu menghayati maknanya, prestasi Kabupaten
Jembrana layak dikagumi sebagai Jihad Pendidikan yang merupakan
teladan dan bukti nyata bahwa menyelenggarakan pendidikan secara
cuma-cuma bagi setiap warga negara Indonesia-sesuai dengan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 versi sebelum maupun setelah
amandemen-sebenarnya bukan sesuatu utopia nan mustahil!

Meski jelas tersurat dan tersirat dalam UUD 1945-versi mana pun-bahwa
setiap warga memiliki hak atas pendidikan, pada kenyataannya hak atas
pendidikan itu diingkari dengan fakta bahwa setiap warga Indonesia
hanya memiliki kewajiban atas pendidikan, dalam makna kewajiban
memikul biaya pendidikan, bahkan masih ditambah biaya-biaya yang
sebenarnya tidak wajib dipikul sebab tidak mutlak langsung terkait
pada pendidikan, seperti seragam, uang gedung, dan buku pelajaran yang
terus-menerus diganti dan wajib dibeli. Para penyelenggara dan "ahli"
pendidikan lazim beranggapan bahwa pendidikan itu butuh, bahkan rakus
biaya, maka mahal, maka layak divonis sulit bahkan mustahil
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi para warga.

Para guru, jika mendengar angan-angan bahwa pendidikan akan
diselenggarakan secara gratis, langsung alergi derita- makin-parah
akibat khawatir mereka juga harus menggratiskan jasa mereka, padahal
mereka sudah dipaksa menjadi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa! Maklum, di
masa pendidikan wajib dibayar (mahal lagi!) oleh para warga saja, mutu
kehidupan para guru-akibat kebocoran administratif di sana sini-sudah
di bawah garis kemiskinan, bayangkan skala malapetaka yang terjadi
jika pendidikan malah digratiskan!

Pihak Depdiknas sendiri, termasuk segenap departemen yang tergabung
dalam koordinasi Kesejahteraan Rakyat, cenderung menganggap bahwa
pendidikan cuma-cuma masih merupakan utopia, suatu cita- cita mulia
yang mungkin baru akan berhasil di masa nun jauh di depan, di masa
bangsa Indonesia sudah masuk kelompok negara maju, seperti Jerman.
Kesejahteraan rakyat ditingkatkan dulu sampai tingkat tertentu, baru
pasal hak warga atas pendidikan sesuai yang tertera dalam UUD 1945
benar-benar dapat dijabarkan pada kenyataan. Jadi, rakyat
disejahterakan dulu, baru boleh berhak untuk memperoleh pendidikan,
bukan sebaliknya.

Seperti memang sudah lazimnya terjadi pada masalah-masalah nusa dan
bangsa yang hakiki sekaligus akut, tampaknya hak rakyat atas
pendidikan lebih banyak diperdebatkan dengan kecenderungan luar biasa
enggan ketimbang benar-benar diupayakan untuk diselesaikan apalagi
sampai tuntas.

Fakta

Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Di kantor
kabupaten terletak di pantai barat, dengan perbendaharaan wisata
relatif paling minim maka tergolong kabupaten paling miskin di Bali,
masalah pendidikan ternyata bukan asyik diperjanjikan atau sibuk
diseminarkan, tetapi segera dikaji, ditelaah, direncanakan, lalu
langsung dijabarkan dengan langkah-langkah nyata.

Ketika diangkat menjadi Bupati Jembrana, Prof drg I Gede Winasa bukan
bingung mencari cara demi memperkaya diri, tetapi demi menyejahterakan
rakyatnya. Pejabat kabupaten jenis langka ini juga tidak cengeng
meratapi dana penghasilan daerahnya yang kebetulan termasuk relative
miskin, akibat minimnya obyek wisata di tengah gemerlap wisata Pulau
Bali, tetapi langsung mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dana
yang sudah ada, di samping ikhtiar mencari atau bahkan mencipta sumber
dana (halal!) yang belum ada.

Bupati Jembrana langsung nyata gigih membasmi korupsi, bukan dengan
janji atau slogan atau sekadar membentuk tim, tetapi dengan
keteladanan sikap dan perilaku dirinya sendiri, sambil menindak tegas,
tanpa kompromi atau pandang bulu, siapa saja yang masih nekat berani
melakukan korupsi.

I Gede Winasa juga layak memperoleh penghargaan Muri atas prestasi
satu-satunya bupati yang menuntut gajinya diturunkan. Untuk kendaraan
dinasnya, Bupati "Tidak Lazim" Jembrana ini juga tidak minta yang
baru, tetapi cukup Toyota Hardtop tahun 1978 saja.

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jembrana untuk tahun
2003 yang hanya Rp 232 miliar, Sang Bupati mengalokasikan anggaran
pendidikan (termasuk gaji PNS-nya) 34,27 persen yang ternyata mampu
menjabarkan program pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan SD,
SLTP, SLTA; pembangunan dan pemugaran gedung sekolah; beasiswa untuk
para guru guna melanjutkan pendidikan; peningkatan kesejahteraan guru
lewat peningkatan insentif; pemberian bonus tahunan, dan
penyelenggaraan Sekolah Kajian.

Bagi yang skeptis, mutu pendidikan merosot akibat penggratisan
pendidikan, silakan menyimak bukti terukur kinerja pendidikan di
Jembrana seperti angka drop-out turun menjadi 0,03 persen (nilai
rata-rata nasional 1 persen), dan hasil ujian akhir sekolah maupun
nasional dengan tingkat kelulusan 98,84 persen termasuk kelompok
tertinggi di Indonesia.

Meski demikian, bukan berarti Bupati Jembrana hanya miopik terobsesi
masalah pendidikan. Sebab, demi kesejahteraan rakyat Jembrana, masih
ada program pembebasan biaya kesehatan bagi segenap warga, pembebasan
biaya penerbitan KTP (yang berasuransi!), pemberian dana talangan
pertanian di samping pembebasan PBB untuk lahan pertanian, pelayanan
perizinan satu atap, pemberlakuan owner estimate, pemberian bonus
tahunan bagi PNS, pemberlakuan standardisasi satuan harga barang
pembelian pemda, efisiensi kendaraan dan rumah dinas, pendirian
industri penyulingan air laut menjadi air minum, dan aneka langkah
spektakuler lainnya.

Makna terakbar prestasi superlatif I Gede Winasa sebagai Bupati
Jembrana pemrakarsa Jihad Pendidikan adalah membuktikan dengan sikap,
perilaku, dan langkah nyata bahwa cita-cita terluhur bangsa Indonesia,
yakni masyarakat adil dan makmur, bukan sekadar suatu slogan impian
utopis yang mustahil dicapai secara nyata. Apalagi sekadar
menyelenggarakan pendidikan secara cuma- cuma demi menjunjung tinggi
hak setiap warga memperoleh pendidikan (masih ditambah fasilitas
pelayanan kesehatan gratis), jelas nyata dibuktikan di Kabupaten
Jembrana-dengan segala kekurangan dan keterbatasan dana-apabila
benar-benar mau, pasti mampu dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan,
berarti bukan akibat tidak mampu, tetapi sekadar tidak mau belaka.

Jaya Suprana,

Budayawan

[stuv381]

Brand New Wilson K Factor Kfour(K4) Tennis RacquetsWilson Tennis RacquetsTech Note:[K]arophite Black . [K]ompact Center[K]ontour Yoke . Double HoleA new pinnacle of balance has been achieved with this midplus racket which blends power, stability and maneuverability with enhanced [K]ontrol. Designed for players looking for more pace and spin in their shots.Features:Headsize 112"Strung wei ght 9.7 ozLength 27.5"String pattern 16 x 20Balance 6 pts hhCross section 29.5 mmGrip sizes 0 ?C 5